BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan kebudayaan masyarakat. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Kalangan feminisme liberal yang prcaya bahwa bila perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka perempuan akan mendapatkan keadilannya dimasyarakat. Asumsi seperti ini, melihat bahwa ketertinggalan perempuan dalam sebuah proses pembangunan adalah diakibatkan karena perempuan selalu dikesampingkan dengan kaum laki-laki.

Analisis gender sebagai alat analisa sosial konflik memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender-bias gender-pen- yang mengakar dan tersembunyi seperti tradisi masyarakat, keyakinan keagamaan, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan. Bias gender ini umumnya dibaikan oleh banyak perencana pembangunan dan akibatnya banyak perempuan dirugikan akibat bias gender tersebut. Pembangunan di dunia ketiga yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi (kapitalisme-pen), menjadi isu gender karena model pembangunan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan baik di ruang publik maupun privat. Moose juga menyatakan, bahwa dalam proses pembangunan, perempuan tidak hanya menderita akibat diskrimasi gender, namun juga karena relasi kelas, warna kulit, serta suku. Maka dari itu perlu diadakan keadilan gender. Keadilan geder di tujukan agar tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, karena selama ini kaum perempuan selalu dikesampingkan dari kaum laki-laki, maka dari itu perlu diadakan keadilan gender.

Pemberdayaan haruslah dilakukan dalam sudut pandang perempuan dan bukanlah dibuat oleh para intelektual. Relevansi antara gender dan pembangunan mencakup bagaimana merumuskan model pembangunan dari sisi perempuan. Pembangunan yang melibatkan perempuan tertindas dan bersifat down-top merupakan upaya-upaya untuk dapat melihat kebutuhan perempuan. Bila pembangunan dilihat sebagai upaya pembebasan manusia, maka pembangunan yang berperspektif gender akan dapat menuntaskan ketidakadilan yang dialami perempuan dan membebaskan. Dari sudut kodrat, laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bukan untuk di beda-bedakan, maka dari itu, hak-hak dan peranan kaum perempuan harus disamakan dengan kaum laki-laki tanpa harus membeda-bedakan gender.

BAB II

PEMBAHASAN

Konsep dan Teori Gender

Konsep gender dapat di artikan “sifat” yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh factor-faktor social dan budaya sehingga lahir berupa teori atau anggapan dan pendapat mengenai pera social budaya laki-laki dan permpuasn. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan paerempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.

Dari sudut kodrat laki-laki dan perempuan memang beda, tapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bukan untuk di beda-bedakan . did ala masyarakat memang harus di akui bahwa masih terdapatnya perbedaan hak, tanggungjawab, peran, kedudukan yang menyebabkan terjadinya disparitas peran antara laki-laki dan perempuan.

Untuk itu di butuhkan pemahaman yang komprehesif tentang permasalahan gender ini untuk mendapatkan apemahaman bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan di lihat dari sudut pandang “non kodrati”, bukan dari sudut pandang kodrati.

Menurut Gross, Maton dan Mc. Eachern memberikan definisi peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang di kenakan pada individu yang menempat kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma social dan oleh karena itu dapat di katakana bahwa peran-peran itu di tentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.

Paul B. Horton dan Chesar I. Hunt mengartikan peran sebagai perilaku yang di harapkan dari seseorang dalam status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Menurut Dvid Berry: ”pertama-tama penting untuk menanyakan bagaimana masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap pemegang-pemegang peran. Dahrendorf mengatakan bahwa harapan-harapan yang terdapat dalam satu peran berasal dari norma-norma social yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Masyarakat menuntut adanya keadilandi banding pelaksanaan hak dan kewajiban, kedudukan, peran yang di jalankan antara laki-laki dan perempua dalam segenap aspek kehidupan. Budaya pada masyarakat betawi selama ini telah meminggirakan peran wanita dalam kehidupan sosialnya. Tuntutan akan adanya perubahan social dalam masyarakat tentang kesetaraan gender pada masyarakat betai akan baerlangsung dengan cepat atau pun lambat de sesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Ralf Dahrendorf mengidentifikasikan terjadinya perubahan sosial

  • Setiap masyarakat senantiasa berada didalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
  • Setiap masyarakat mengandung konflik didalam dirinya, konflik adalah gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
  • Setiap undur didalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
  • Setiap masyarakat yang berintegrasi, diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang yang lain.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka tuntutan peran yang harus dijalankan oleh perempuan mengalami perubahan pula. Dahulu perempuan sulit untuk mengaktualisasikan dirinya karena adanya ikatan budaya, maka budaya itupun akan berubah sejalan dengan terjadinya perubahan sosial pada masyarakatnya

KEADILAN GENDER

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender.

Untuk mengakhiri ketimpangan dan memperkuat otonomi diperlukan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda. Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya. Perlakuan yang tidak sama memerlukan kejujuran dan keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Konsep keadilan gender mengenali bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan-kebutuhan, kekuasaan yang berbeda, dan bahwa perbedaan-perbedaan ini harus diidentifikasi dan diatasi agar kesetaraan antar kedua jenis kelamin dapat terwujud.

KEBUTUHAN-KEBUTUHAN PRAKTIS GENDER

Kebutuhan-kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang muncul dari kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan akan akses kepada air bersih, makanan, rumah, dan sebagainya. Contoh-contoh kebutuhan praktis adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam baca-tulis, pengelolaan rumah tangga, gizi, kesehatan; akses kepada modal dan kredit; pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, pengadaan sanitasi.

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN STRATEGIS GENDER

Kepentingan-kepentingan strategis gender (perempuan) muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang, dimana perempuan berada pada posisi tersubordinasi. Memenuhi kepentingan-kepentingan strategis (perempuan) adalah upaya jangka panjang dan berkaitan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan. Termasuk dalam kepentingan-kepentingan strategis ini adalah hak-hak hukum perempuan; perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dimana saja dan dalam bentuk apapun; keterlibatan dalam pembuatan keputusan/ perencanaan/ kebijakan/ pelaksanaan/monitoring dan evaluasi, penguasaan atas tubuh perempuan sendiri; akses terhadap proses-proses demokratis yang partisipatoris, yang umumnya juga merupakan kepentingan-kepentingan strategis kelas pekerja yang miskin dan mereka yang berasal dari komunitas akar rumput.

KELAS

Suatu hirarki yang mengelompokkan orang-orang menurut tingkat sosial dan ekonominya. Secara umum, suatu masyarakat terdiri dari 3 kelas yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Analisis gender akan memberikan gambaran kenyataan yang holistik apabila memasukkan dimensi kelas ke dalam analisisnya.

KESADARAN DAN KEPEKAAN GENDER

Adalah kemampuan untuk mengenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas; dampak pembagian kerja berdasarkan gender terhadap perempuan dan laki-laki; bahwa pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan, aspirasi perempuan dan laki-laki juga berbeda. Kesadaran ini membawanya kepada kepekaan gender yang artinya selalu mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, proyek, kegiatan adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.

KESETARAAN GENDER

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

KESENJANGAN GENDER

Suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu terkandung juga dalam kesenjangan gender ini yaitu ketidak-seimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam proses pembangunan, dimana perempuan tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan (merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi). Kesenjangan gender dapat diidentifikasi melalui analisis gender.

KETERGANTUNGAN

Suatu keadaan tersubordinasi. Dalam isu-isu gender, ketergantungan biasanya digunakan untuk mendiskripsikan keadaan yang dialami oleh kaum perempuan yang tidak memiliki penguasaan (kontrol) atas sumberdaya ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam banyak negara-negara Selatan (negara-negara dunia ketiga), ketika pendapatan kaum perempuan (misalnya, dari pertanian atau kerajinan tangan) dirusak, kaum perempuan tergantung secara ekonomi dan tergantung dalam pengambilan keputusan.

MANFAAT

Termasuk dalam manfaat adalah hal-hal praktis (uang atau pendapatan, pelatihan, kebutuhan-kebutuhan dasar, waktu, dsb.) dan hal-hal yang strategis (meningkatnya status sosial, kesempatan, contohnya dengan dimilikinya keterampilan dalam hal-hal tertentu) yang dipunyai oleh laki-laki dan perempuan yang diperolehnya dari kegiatan-kegiatan produktif, reproduktif, dan sosial mereka. Manfaat-manfaat dari berbagai sumberdaya tersebut di atas, dan dari kegiatan-kegiatan pembangunan perlu diukur untuk memastikan adanya kesetaraan / ketimpangan gender dalam suatu kelompok atau komunitas.

MASKULIN, MASKULINITAS

Dalam kaitannya dengan diskursus mengenai gender, istilah ini memiliki konotasi otonomi, rasionalitas, kekuatan fisik, jarak emosional, bahkan kekerasan. Beberapa berpendapat bahwa dunia ini banyak didominasi oleh ciri-ciri yang maskulin dan hal tersebut perlu diimbangi oleh ciri – ciri yang feminim seperti kedamaian, cinta, perhatian, dan pengasuhan.

MISOGINI

Kebencian terhadap perempuan yang menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda, termasuk simbol-simbol abstrak seperti bahasa. Pemikiran bahwa perempuan itu penggoda atau pendosa adalah misogini.

NETRAL GENDER

Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang  tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

ANALISA GENDER

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk ketidakadilan jender lainnya yaitu sub-ordinasi atau penomerduaan. Konsep subordinasi posisi perempuan terhadap laki-laki mengacu pada hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam proses sosial secara keseluruhan, dan bagaimana hubungan ini berlangsung sehingga merendahkan posisi perempuan, perempuan dianggap tidak penting. Di lingkup ini, Moore [1988] secara kritis mengkaitkan pelabelan seksual dengan konsep kerja. Menurut Moore [1998] di dunia kapitalis ini, terjadi anggapan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah/bernilai ekonomi (produksi dan di publik) dianggap sebagai kerja, sementara pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan upah/tidak bernilai ekonomi dianggap bukan kerja, hanya aktivitas. Oleh karena itu dengan tajam Moore (1988: 15) menyimpulkan kerja-kerja perempuan seringkali tidak tampak (invisible) karena keterlibatan perempuan tampak di pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan upah atau tidak dilakukan di luar rumah (walaupun memberikan penghasilan) , maka perempuan dianggap hanya beraktivitas, bukan kerja, dan karenanya tidak penting. Studi yang dilakukan oleh Chotim (1994) memperlihatkan adanya pembagian kerja yang merendahkan perempuan di industri kecil batik. Perempuan banyak dipekerjakan sebagai buruh ‘putting out’ lewat sistim makloon, dan upah buruh perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Bentuk marjinalisasi lainnya yaitu kekerasan. Deklarasi Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, berakibat atau mungkin berakibat pada kerugian fisik, seksual, atau psikologis; atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman terjadinya perbuatan itu, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal 1). Dengan demikian bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik maupun psikologis.